Page 8 - Peduli Lingkungan dan Tanggap Bencana

Secara global perhatian terhadap lingkungan dimulai

di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada

waktu peninjauan terhadap hasil-hasil

gerakanDasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-

1970). Kebijakan lingkungan adalah kebijakan negara

atau pemerintah di bidang lingkungan. Kebijakan

lingkungan dengan demikian menjadibagian dari

kebijakan publik.(Akib, 2019, pp. 1–30)

Lebih konkrit pemikiran yang terdapat dalam

pembukaan tersebut dirumuskan dalam Pasal 33 ayat

(3) UUD 45 yang menyatakan hahwa berkaitan dengan

lingkungan hidup merupakan bagian dari

perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Konsideran dari Undang- undang Republik Indonesia

Nomor 23 tahun 1997 tetang Pengelolaan Lingkungan

Hidup, menimbang huruf b yang menyatakan : “bahwa

dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam

untuk memajukankesejahteraan umum

sepertidiamanatkan dalam UUD 45 dan untuk

mencapaikebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila,

perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang

berwawasan lingkungan hidup berdasarkan

kebijaksanaan nasional yang terpadu menyeluruh

dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa

kini dan generasi masa depan. Menilikpada UU

RepublikIndonesia Nomor 23 tahun 1997 tersebut,

dimana dinyatakan bahwa UUD 45 sebagai landasan

konstitusi, mewajibkan agar sumberdaya alam

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran

rakyatyang dapat dinikmati masa kinidan masa depan

secara berkelanjutan.

Pada perkembangannya, bersamaan dengan

amandemen UUD 1945 terdapat penambahan penting

terkait pengaturan lingkungan hidup terutama yang

termaktub dalamPasal 28 H ayat (1) UUD 45,